KONAWE UTARA — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara (Konut) dikabarkan semakin melebar.
Kondisi ini disebut-sebut berdampak langsung pada kemampuan daerah membayar gaji ratusan hingga ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun anggaran berjalan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, beban belanja pegawai Konut terus meningkat setelah penerimaan PPPK dalam jumlah besar selama dua tahun terakhir. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah tidak bertambah signifikan, hingga memicu ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Akibatnya, pembayaran gaji PPPK terancam tertunda apabila pemerintah daerah tidak segera menutup selisih anggaran. Kondisi ini menimbulkan kecemasan di kalangan tenaga PPPK yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor teknis lainnya di Konut.
Beberapa sumber internal pemerintah daerah menyatakan, defisit anggaran tahun ini diduga mencapai angka puluhan miliar.
Pemerintah Kabupaten disebut tengah berupaya mencari solusi, termasuk melakukan penyesuaian belanja, efisiensi program, hingga kemungkinan meminta dukungan pemerintah pusat.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Kabupaten Konawe Utara belum memberikan pernyataan resmi terkait potensi keterlambatan pembayaran gaji PPPK.
Namun, sejumlah kalangan mendesak pemerintah daerah bertindak cepat untuk menghindari terjadinya krisis kepercayaan dan terganggunya pelayanan publik.
Reporter : Fatri
