KENDARI – Sekretaris Daerah Konawe Utara, Safruddin mewakili Bupati Ikbar menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pidana Kerja Sosial bagi pelaku tindak pidana, di salah satu hotel di Kota Kendari, Rabu (10/12/2025),
Penandatanganan dilakukan bersama dengan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Abd. Qohar AF, serta Bupati dan Walikota Se Sultra
Kegiatan ini disaksikan langsung oleh Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI, Undang Mugopal, serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Abd. Qohar AF, dalam sambutannya menegaskan bahwa penandatanganan PKS ini merupakan bagian dari penguatan pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang akan mulai berlaku pada 2 Februari 2026.
“Penandatanganan ini merupakan perwujudan dan implementasi langsung dari undang-undang, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Kajati Sultra juga meminta para bupati dan wali kota untuk segera mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaan pidana kerja sosial dapat berjalan optimal dan sesuai amanat undang-undang.
“Saya minta bupati dan wali kota benar-benar menyiapkan sarana dan prasarana terkait pidana sosial ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, turut memberikan arahan kepada kepala daerah se-Sultra. Beberapa poin yang ditekankan antara lain:
1. Segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman teknis sesuai amanat undang-undang.
2. Mempersiapkan bentuk kerja sosial yang layak, aman, dan memiliki manfaat publik.
3. Mendorong kolaborasi antar perangkat daerah untuk optimalisasi pelaksanaan pidana kerja sosial lintas sektor.
Redaksi
