WANGGUDU – Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Lingkungan (Forkam HL) Sulawesi Tenggara (Sultra), Agus Dermawan mengapresiasi langkah Wakil Bupati Konawe Utara, Abuhaera “turun gunung” memimpin tim optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada sektor pertambangan.
Agus Dermawan mengatakan, dibalik langkah Wakil Bupati Abuhaera memimpin tim optimalisasi PAD sektor tambang, merupakan sebuah tamparan halus terhadap dua organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe Utara.
Agus melihat, dua pimpinan OPD yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) harusnya sadar diri bahwa turun langsungnya orang nomor dua di Konut menemui langsung perusahaan pertambangan nikel adalah bukti ketidakmampuan mereka bekerja.
“Kalau Dishub dan DPMPTSP mampu bekerja sesuai harapan pimpinan, nda mungkin sosok Wakil Bupati turun bertemu satu persatu pemilik IUP dalam tujuan optimalisasi PAD,” kata Agus Dermawan, Kamis (16/10/2025).
Untuk itu, Agus Dermawan meminta Bupati Konawe Utara, Ikbar dapat melakukan evaluasi total pada di tubuh Dinas Perhubungan dan DPMPTSP dan memperhatikan agar benar-benar menempatkan sosok figur yang mampu bekerja nyata bukan hanya istilah “asal bapak senang” tapi kinerja nol.
“Jika saya sebagai salah satu pimpinan di Dishub atau DPMPTSP saya akan ikhlas mengajukan pemunduran diri sebagai pimpinan di OPD itu. Secara jentel saya akan mengakui ke Bupati bahwa saya belum dapat bekerja sesuai target dan harapan. Akan lebih mulia dan terhormat mengakui kekurangan kita,” ujarnya.
“Karena jabatan itu bukanlah warisan tapi sebuah amanah yang wajib dipertanggung jawabkan. Nah, jika amanah yang diberikan sudah tidak mampu saya emban, apa salahnya saya kembalikan amanah itu terhadap pemberinya. Itulah sikap pimpinan yang patut kita apresiasi,” lanjutnya.
Tim Optimalisasi PAD yang dipimpin langsung Wakil Bupati Abuhaera, tambah Agus Dermawan adalah sebuah isyarat jika selama ini Dishub dan DPMPTSP belum memberikan kontribusi nyata, padahal Konawe Utara merupakan daerah terbesar pemilik cadangan nikel di Indonesia.
“Maka kami mendorong Pak Bupati Ikbar segera lakukan evaluasi total OPD terkait,” tutupnya.
Penulis : Patri
